PANCA WIRA SATYA POLISI PAMONG PRAJA DAN KODE ETIK

PANCA WIRA SATYA POLISI PAMONG PRAJA
KAMI POLISI PAMONG PRAJA SELURUH INDONESIA DENGAN INI MENYATAKAN :
  1. KAMI POLISI PAMONG PRAJA SETIA KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
  2. KAMI POLISI PAMONG PRAJA SETIA KEPADA PEMERINTAHAN YANG SAH
  3. KAMI POLISI PAMONG PRAJA ADALAH PEREKAT BANGSA DALAM MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA
  4. KAMI POLISI PAMONG PRAJA MENJUNJUNG TINGGI KEJUJURAN, KEBENARAN DAN NILAI-NILAI BUDAYA
  5. KAMI POLISI PAMONG PRAJA PATUH DAN TAAT DALAM MELAKSANAKAN, MENEGAKKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KODE ETIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
  1. Wajib beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Wajib menjunjung tinggi Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945.
  3. Wajib menjunjung tinggi sumpah Pegawai Negeri Sipil.
  4. Wajib menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  5. Wajib berpakaian rapi, lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  6. Wajib menjunjung tinggi Norma hukum, Agama, Hak azasi manusia, dan Norma Sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat.
  7. Wajib bersikap sopan, ramah dan menumbuhkan rasa simpati dan empati kepada masyarakat.
  8. Wajib menjaga citra dan kehormatan lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Daerah.
  9. Wajib meningkatkan kemampuan demi profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja.
  10. Wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
  11. Wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran.
  12. Wajib tidak melakukan transaksi jual beli dan atau menjadi pengguna barang/obat terlarang.
  13. Wajib menjaga, memelihara dan meningkatkan rasa aman dan tentram bagi masyarakat, bangsa dan negara.
  14. Wajib bekerja sesuai dengan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja.
  15. Wajib mematuhi jenjang kewenangan berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku.
  16. Wajib melaksanakan perintah atasan dan tidak menyalahgunakan wewenang.
  17. Wajib tidak menjual-belikan, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau barang berharga milik Pemerintah Daerah secara tidak sah.